oleh : Oesman
APRIL sudah tinggal menghitung hari dan seolah sudah benar benar di pelupuk mata. Kita tak tau apa yang akan terjadi, dan apakah partai atau para kadernya yang lewat Pemilu 9 April 2014 terpilih, akan beda dari hasil Pemilu 2009. Jika sama saja, tentu saja tak perlu terlalu kecewa. Sebab, partai politik memang bekerja bukan untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi sebatas untuk kelompok, golongan dan partai semata.
Dan, sejak era reformasi tentu saja tak saja terasa tapi juga sangat kentara. Sebab, perubahaperin Indonesia ke era refor masi, bukan menciptakan sebuah perubahan yang membuat rakyat sejahtera. Tapi sebatas perubahan orang yang berkuasa. Dan perubahan pemimpin dari Soeharto ke Presiden lainnya hingga akhirnya Indonesia dinakhodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono, tak banyak memberi arti karena yang justru menonjol bukan budaya memperbaiki diri dan juga bukan budaya ikhlas membela kepentingan rakyat. Melainkan budaya korupsi.
Budaya korupsi malah tak juga dilenyapkan tapi malah dibiarkan berkembang, dan KPK tak akan pernah bisa memberantas sampai ke titik nol, jika hukuman untuk para koruptor tidak membuat calon koruptor, mengurungkan niatnya untukkorupsi.
Ringannya hukuman yang dijatuhkan untuk para koruptor, tidak bakalan menimbulkan efek jera tapi justeru dianggap tak ada apa apanya, karena jika diperhitungkan, jika seorang pejabat yang penghasilannya mencapai delapan puluh juta per bulan, dia malah rela dihukum lima tahun jika berhasil mencuri uang negara ratusan milyar.
Mengapa? Karena jika dia tetap bekerja selama lima tahun, uang yang diperolehnya hanya mencapai Rp 80 juta x 12 bulan x 5 tahun atau sebesar Rp. 4,8 Milyar. Karena hukumannya ringan, maka pastilah pilihan jatuh ke lebih baik korupsi puluhan milyar, dan tinggal di penjara lima tahun di kurangii. Setelahnya, merasa bisa menikmati hidup enak karena uang hasil korupsi yang diperolehnya bisa menjadikan dirinya sebagai pengusaha.
Begitulah kondisi yang tercipta, dan semua itu jadi realita karena kita telah memilih sosok yang tidak pandai melaksanakan amanah. Saat butuh suara kita, mereka berjanji akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Tapi setelah duduk di gedung dewan dan statusnya resmi sebagai anggota DPR, yang dikonkritkan oleh mereka bukan mensejahterakan rakyat. Tapi mensejahterakan diri sendiri, dan kelompoknya
Akankah di 9 April mendatang, setiap individu mampu memberikan suaranya ke sosok yang benar benar hanya sanggup melaksanakan amanah? Sepertinya, sulit sekali menjawab pertanyaan ini. Sebab, begitu banyak wajah lama (anggota DPR / DPRD priode silam) yang kembali merasa siap bertarung untuk mendulang suara rakyat, karena mereka tak bisa meninggalkan kursi empuk dengan begitu seja dan untuk itulah mereka kembali bertarung. Setidaknya, jika kembali berhasil, selama lima tahnn bisa oncang oncang kaki, karena budaya di gedung dewan, saat rapat komisi atau rapat paripurna, boleh tidur dan boleh tidak hadir.
Apa yang akan dilakukan oleh setiap pemilih agar setiap suara yang sangat berarti untuk mengubah wajah negeri ini, benar benar memberi banyak manfaat untuk kesejahteraan rakyat ? Jawabannya, ada di hati nurani masing masing.
0 komentar:
Post a Comment