SUARA DI JEMBATAN TIMBANG

BIASANYA, suara yang terdengar di tiap jembatan timbang malah terlupakan. Tak heran jika yang kemudian terdengar cuma keluhan masyarakat, sebab di setiap jembatan timbang yang muncul ke permukaan bukan pendapatan daerah yang meningkat. Tapi malah senyap lantaran truk truk yang kelebihan beban, hanya dikenakan biaya yang besarnya tak setara dengan biaya denda dan sama sekali tak tercatat apalagi disetorkan ke kas negara.

Tapi di minggu silam, suara di jembatan timbang di kawasan Batang, Jawa Tengah, bukan berasal dari mesin truk. Juga bukan berasal dari petugas yang hanya senyum setelah menerima uang dari para knek, yang diperintahkan oleh supir untuk menyerahkan biaya pungli agar para petugas cukup duduk dalam bertugas tapi tanpa harus berdiri uang dari para knek gemar mendatangi.

Tentu saja suara dari jembatan timbanf di sana, menyejukkan. Khususnya, bagi masyarakat yang sudah muak dengan kelakuan petugas yang malah gemar memungut pungli timbang melaksanakan tugas dan tulus dalam mengabdi.

Suara di jembatan timbang yang dikumandangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ginanjar Pranowo, bukan suara seorang pejabat bergaya koboi. Tapi suara pemimpin daerah yang muak dengan kinerja aparatnya, yang menjadikan jembatan timbang sebagai sarana untuk mengumpulkan uang untuk pribadi dan bukan untuk kas daerah, yang membutuhkan biaya untuk membangun negeri.

Sang Gubernur, melihat dengan mata telanjang, para knek yang diutus sopir turun dari truk dan berlari menuju ke ruang petugas, dan setelah menyerahkan uang mulai sepuluh sampai tiga puluh ribu, kemudian kembali ke truknya untuk melanjutkan perjalanan, mengantar barang ke tempat tujuan, tanpa harus membayar denda, meski petugas tahu jika tonase barang yang diangkut melebihi batas.

Para supir lebh suka memberi pungli dan patugas pun dengan senang hati menikmati, karena jika memungut denda dan dicatat dengan rapi, uang yang dihasilkan harus di setor ke kas daerah.Sedangkan pungli yang jadi menu sehari hari, hasilnya dikumpulkan untuk dibagi tanpa melalaikan kebiasaan setor ke atasan, yang sangat sungguh sungguh dalam memberi intruksi alias merestui

Alhamulillah, Ginanjar berang. Sang Gubernur Jawa Tengah marah, karena dengan mata telanjang dia melihat dengan mata telanjang, kelakuan aparatnya yang bertindak mendzolimi diri sendiri dan begitu nikmat mengantongi uang pungli yang kemudian dinikmati untuk menghidupi anak isteri. 

Wajar jika Ginanjar marah, dan masyarakat justeru mendukung kemarahan sang Gubernur karena marah menyaksikan kedzoliman atau kecurangan yang dilakukan aparatnya, adalah marah terhadap perbuatan yang dilarang karena melanggar etika sebagai pegawai negeri dan melanggar undang undang, karena tugas PNS yang sudah digaji, adalah mengabdi dan bukan membudayakan pungli.

Tentu saja masyarakat mendukung tindakan sang gubernur Jawa Tengah, karena jika pungli tetap dibiarkan dan terus merajalela, hanya menghasilkan bencana karena moralitas aparat yang pasti harus disebut oknum, tak berpikir kalau jalan cepat rusak tak lain karena kebanyakan truk pengangkut barang kelebihan muatan. Dan gebrakan yang dilakukan Ginanjar bukan gebrakan pejabat koboi, tapi gebrakan pejabat yang ingin membangun aparat yang bersih dan berwibawa. Aparat yang bekrja demi rakyat.

Bukan aparat yang malah bangga menikmati hasil pungli.